Warga Keluhkan Biasa Pendaftaran BPD

Warga Keluhkan Biasa Pendaftaran BPD
(Foto Ist)

EMPATLAWANG, MEDIASRIWIJAYA - Sejumlah warga yang hendak mencalonkan diri mengikuti pemilihan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengeluhkan tingginya biaya pendaftaran, pasalnya tiap calon harus mengeluarkan dana Rp 2,5 Juta bahkan ditiap desa berbeda biaya pendaftaran.

Salah calon anggota BPD yang namanya enggan disebut namanya kepada wartawan mengatakan, biaya pendaftarannya sebagai anggota BPD dinilai sangat tinggi bahkan di desa tertangga bermacam-macam.

"Kami para calon sendiri tidak mengetahui berapa biaya proses pemilihan BPD," ujarnya, melansir globalplanet, Rabu (27/11).

Dia menambahkan, pihaknya mengetahui tidak semua desa menerapkan, tarif yang sama.

 "Tiap desa beda-beda namun kalau tidak menyetor uang tersebut tidak bisa mencalonkan diri menjadi peserta pemilihan BPD," tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) Empat Lawang Agus Rachmat Basuki menuturkan, dalam pemilihan BPD tidak boleh ada namanya pungutan yang membebani para calon sebab telah ada dana bantuan sebesar Rp 7 juta dari pemkab tiap desa yang melaksanakan pemilihan BPD.

“Sudah ada bantuan Rp7 juta dari pemerintah untuk pemilihan BPD, jadi namanya pungutan untuk pemilihan BPD itu menyalahi aturan. Sebab itu gunakan dana yang telah diberikan tersebut,” ujar Agus.

Dia menambahkan, pihaknya telah mengumpulkan Kepala Desa (Kades) agar dapat menyampaikan dengan para panitia pemilihan BPD agar tidak ada pungutan liar (Pungli) dalam pelaksanaan pemilihan BPD.

“Bahkan kami langsung turun ke desa-desa menyampaikan hal tersebut. Telah di sampikan jangan ada pungutan yang membebani para calon BPD,” kata dia.

Sementara itu, Anggota DPRD Fraksi Partai Nasdem Joni Rico saat ditanyai menyesalkan masih ada pungutan yang membebani para calon BPD, ia menilai semestinya jangan ada lagi pengutan padahal dari Dinas sudah memberikan bantuan.

"Teorinya namun kenyataan masih ada pengutan, saya minta Dinas terkait memberikan teguran kedesa sehingga jangan sampai ada keluhan," katanya.(net)