UM Palembang Tuan Rumah Uji Sahih Komite IV DPD RI dalam Rangka Penyusunan RUU PMD 

UM Palembang Tuan Rumah Uji Sahih Komite IV DPD RI dalam Rangka Penyusunan RUU PMD 
Foto: Diah - Rektor UM Palembang Dr H Abid Djazuli foto bersama Ketua DPD RI dan anggota Komisi IV DPD RI dari berbagai provinsi di Indonesia

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA.com - Universitas Muhammadiyah (UM) Palembang menjadi tuan rumah pelaksanaan Uji Sahih Komite IV DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI dalam rangka Penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) Penanaman Modal di Daerah (PMD). Suatu kehormatan karena pelaksanaan kegiatan ini diikuti seluruh perwakilan provinsi di Indonesia yang tergabung dalam Komite IV DPD RI seperti dari Aceh, Sumbar, Jambi, Lampung, Riau, Kalimantan Barat, Bengkulu, Kepri, Banten, Jatim, Sulawesi Utara, Papua, Maluku Utara, dan Sumatera Selatan.

Uji Sahih dalam rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Penanaman Modal di Daerah (PMD) di Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan Komite IV DPD RI di dua provinsi yaitu Sumatera Selatan dan Provinsi Bali. Untuk di Sumsel dilaksanakan di Aula Serbaguna Rektorat Universitas Muhammadiyah (UM) Palembang, Senin (21/9).

Rektor UM Palembang, Dr H Abid Djazuli dalam sambutannya mengatakan suatu kehormatan dipercaya sebagai penyelenggara kegiatan ini. "Dan ini jadi catatan bersejarah UM Palembang dalam turut serta mewujudkan tujuan negara. Ini peran aktif dalam kiprah sebagai PT. Begitu banyak manfaat dan sangat berguna bagi dunia pendidikan khususnya dan geliat pembangunan. Perlambatan ekonomi global dirasakan dunia Kondisi ini menuntut kita mencari inovasi. Warga kampus UM Palembang menyambut gembira kegiatan ini," ujarnya seraya pada kesempatan ini menyebutkan bahwa UM Palembang baru saja mendapat suatu kegembiraan karena bertambah lagi satu program studi yang mendapat Akreditasi A yaitu program studi S1 Fakultas Hukum. Dengan demikian disebutkannya sudah ada 4 program studi yang sudah mendapat Akreditas A. "Ini menjadi motivasi kami dalam rangka terus memacu diri meningkatkan kualitas," kata Abid.

Gubernur Sumsel dalam hal ini diwakili Asisten I Dr Ahmad Najid secara singkat mengucapkan selamat atas terselenggaranya kegiatan nasional ini. "Kami selaku warga Sumsel sangat bangga karena menjadi tuan rumah kegiatan nasional ini," ujar Najib.

Anggota DPD RI Asal Sumatera Selatan, Arniza Nilawati, SE MM yang pada kesempatan ini sebagai Ketua Tim Provinsi Sumsel. Pada kesempatan ini menyampaikan pengantar kegiatan dengan menyebutkan bahwa selaku Anggota Komite IV DPD RI asal Sumsel menyampaikan terima kasih atas sambutan dan apresiasi terhadap kunjungan kerja ini. "Terima kasih dan apresiasi juga kepada para senator yang sudah mempercayakan Sumsel sebagai tempat kegiatan ini sebagai pelaksanaan fungsi legislasi," ujar Arnila.

Ketua Komite IV DPD RI, H. Sukiryanto dalam sambutannya mengatakan investasi sangat diperlukan di Indonesia dan telah dibuktikan betapa pentingnya peran investasi langsung, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai salah satu motor penggerak pembangunan dan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) memang sangat diperlukan. Sampai saat ini pertumbuhan PMA di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.
Berbagai upaya telah dilakukan dan bahkan pemerintah pada tahun 2017 telah menargetkan kemudahan berusaha di Indonesia diharapkan dapat menduduki setidaknya ranking 40 dunia. Apa yang dirancang oleh pemerintah, tampaknya belum tercapai. Hal ini terlihat pada tahun 2019, Bank Dunia merilis tentang kondisi kemudahan berusaha di berbagai Negara dan posisi Indonesia masih menduduki ranking 73. Berkaca kepada kondisi tersebut, maka pemerintah perlu berbenah diri untuk memperbaiki kondisi kemudahan berusaha termasuk dalam melakukan kegiatan investasi. Hal ini akan sangat berpengaruh bagi masuknya investasi, khususnya penanaman modal asing. "Pemerintah saat ini telah melakukan berbagai upaya melalui regulasi paket kebijakan agar dapat mendorong investasi masuk ke Indonesia. Namun perlu disadari bahwa usaha memperbaiki kemudahan berusaha tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,melainkan juga perlu dukungan dari pemerintah daerah," ujar Sukiryanto.

Selanjutnya, ia mengatakan sebelum era otonomi daerah berlaku secara nasional, masalah pengurusan perizinan berusaha di bidang investasi dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan pemerintah daerah dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD). Namun, setelah berlakunya era otonomi daerah, terjadi ketidakjelasan mengenai pengurusan izin usaha di bidang investasi dan bukan hanya itu saja, terdapat tarik menarik kewenangan tidak saja antara BKPMD dengan BKPM, namun juga antar instansi pemerintah daerah lainnya yang menangani kegiatan investasi. Sejak penerapan otonomi daerah hingga saat ini masih lebih banyak daerah yang belum mampu merumuskan kebijakan atau regulasi sendiri, sehingga masih terikat dengan kebijakan pemerintah pusat dalam melakukan penanaman modal.

Kegiatan uji sahih ini juga menurutnya bertujuan untuk mendapatkan masukan, saran dan aspirasi dari para akademisi dan praktisi sebagai dasar untuk membahas dan menyempurnakan RUU Penanaman Modal di Daerah, antara lain: Menyerap dan mengamodir masukan terhadap materi muatan RUU Penanaman Modal di Daerah yang telah disusun oleh Komite IV DPD RI;  Teridentifikasinya aspek-aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis atas urgensi pembentukan RUU tentang Penanaman Modal di Daerah. Tersusunnya rumusan pola pengelolaan yang terintegrasi, optimal dan berimplikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan Menyusun dokumen RUU Penanaman Modal di Daerah. "Kegiatan uji sahih ini diharapkan menghasilkan keluaran: Secara teoritis, memuat analisis kebijakan Penanaman Modal di Daerah, terutama penekanan pada fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regulerend) guna mendorong perkembangan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya khususnya di daerah; dan Secara empiris, memuat alternatif-alternatif kebijakan Penanaman
Modal di Daerah. Dengan adanya masukan secara empirik akan dituangkan ke dalam norma di dalam Rancangan Undang-Undang
Penanaman Modal di Daerah," tambahnya.

Adapun peserta pada kegiatan ini terdiri dari Akademisi Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari
PTN dan PTS di kota Palembang, Birokrat (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten terdekat); Pimpinan DPRD dan Pimpinan Komisi terkait; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Praktisi terkait; SKPD terkait, Masyarakat pelaku sektor perekonomian (KADIN, pengusaha, dll).

Narasumber berjumlah 3 orang yang terdiri dari: Akademisi; Birokrat; dan Praktisi. Sedangkan Delegasi Komite IV DPD RI yakni: Pimpinan dan Anggota Komite IV DPD RI; Staf Ahli Komite IV DPD RI; Tim Ahli Penyusunan RUU Penanaman Modal di Daerah; Staf Sekretariat Jenderal Komite IV DPD RI. Serta Delegasi Komite IV DPD RI juga di dampingi oleh Perwakilan BKPM RI. (saf)