Target Enam Bulan Tuntas Pembebasan Lahan Jalan Tol Muba

Target Enam Bulan Tuntas Pembebasan Lahan Jalan Tol Muba
foto: IST - Suasana rapat pembahasan persiapan proses ganti rugi lahan pembebasan untuk jalan tol di Muba

Ganti Rugi 1.106 Hektar Lahan, Libatkan Tim Independen

PALEMBANG, MEDISRIWIJAYA - Pembangunan jalan Tol yang melintasi Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yakni jalan Tol Betung (Sp.Sekayu) -Tempino-Jambi terus dikebut. Betapa tidak, pembangunan jalan tol tersebut merupakan Proyek Strategis Nasional.

Diketahui, untuk di wilayah Muba akan dilintasi jalan tol sepanjang 131 kilometer dan akan melewati enam Kecamatan di Muba meliputi Kecamatan Lais, Babat Supat, Keluang, Tungkal Jaya, Sungai Lilin, dan Bayung Lencir serta melewati delapan perusahaan yakni PT Medco, Babat Agung Mandiri, Sentosa Mulia, Bumi Persada, Argo Bumi Lestari, Batu Rona Adi Mulia, Hindoli, Sawit Mas. "Sesuai target pak Bupati, dalam waktu enam bulan untuk pengadaan lahan ini sudah tuntas, artinya bulan Juni 2021 nanti semuanya sudah diselesaikan soal pengadaan lahan," ungkap Sekretaris Daerah Muba, Drs Apriyadi MSi saat memimpin rapat Sosialisasi Rencana Pembebasan Tanah untuk Ruas Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi di Hotel The Zuri Palembang, Senin (25/1).

Kandidat Doktor Universitas Sriwijaya ini menegaskan, Pemkab Muba sangat All out dalam upaya mendukung Pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan jalan tol tersebut.

"Pak Bupati Dodi Reza telah menuntaskan pembangunan infrastruktur jalan yang akan dilintasi jalan tol dengan mengucurkan APBD Muba sebesar Rp420 miliar, dan sudah dituntaskan," bebernya.

Ia menambahkan, dampak yang diuntungkan dari pembangunan jalan tol tersebut bagi warga masyarakat Muba yakni di antaranya aktivitas ekonomi lancar, percepatan pembangunan, terbukanya lapangan kerja. "Kemudian, percepatan pertumbuhan kawasan pemukiman, meningkatkan nilai jual properti, konektivitas pusat produksi dan pasar global," urainya.

Pemkab Muba sesuai arahan Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex Noerdin juga mengusulkan agar rest area diperbanyak nantinya demi menghidupkan perekonomian warga sekitar.  "Nanti kan pelaku UMKM di Muba bisa menghidupkan perekonomian mereka di lokasi rest area, ini akan terus kita perjuangkan," tegasnya.

Lanjut Apriyadi, sedikitnya ada seluas 1.106 hektar lahan yang harus dibebaskan dan untuk biaya ganti ruginya nanti akan dihandle oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR.  "Pemkab Muba hanya mengawasi, dan untuk proses ganti rugi nanti akan melibatkan tim independen yakni Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)," terangnya. (rel)