Pemkab Mura Soal Pendapatan Daerah Pemekaran

Pemkab Mura Soal Pendapatan Daerah Pemekaran

MUSIRAWAS, MEDIA SRIWIJAYA -  Kisruh antara Kabupaten Induk Musi Rawas (Mura) dan Pemekaran Kabupaten Musirawas Utara (Muratara), terkait klaim pendapatan daerah yang tuding dikuasai oleh Kabupaten Induk, Kabag Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) Aan Bastian angkat bicara. 
Menurutnya, terkait hal tersebut Kabupaten Induk tidak melakukan kesalahan.
"Mereka tidak bisa mengklaim pendapatan milik mereka, soalnya penagihan dikeluarkan sebelum pemekaran, namun dibayar setelah pemekaran. Artinya Kabupaten Induk tidak melakukan kesalahan," ucap Aan Bastian Kabag Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) pada media, Selasa (18/8).
Kita bekerja pada prinsifnya sesuai dengan prosedur kerja, kami tidak pernah mengklaim pendapatan mereka masuk ke kita. " Dia itu mengajukan klaim pendapatan sama saja menepuk air di dulang, kena muka sendiri. Apa dia sih tidak tahu sudah mengambil UP Rp20 persen kemudian dia gugat ke sini  padahal dia, sendiri  tadinya merupakan pejabat pendapat,” kata Tomas Kabid BPHTB  DPPRD Mura. 
Seandainya kami terkabulkan klaimnya dua kali dia akali UP ada objek yang sama dengan dalam hal ini kita tidak merasakan suatu kesalahan, sudah tahu semua pastinya termasuk media bila sudah mekar kita tidak diperbolehkan tetapi tagihan sepengetahuan kami sebelum pemekaran,” ujarnya. 
Silakan mereka kliam  nanti pembuktian secara hukum benar atau tidak benar adanya data klaim tersebut, bila kita kaji semua itu agak menjadi  pertanyaan bagi kami tadinya dia bekerja di sini kok sampai sebesar itu. 
Untuk mengeluarkan kasda tersebut harus patuhi bersama tidak semudah yang kita bayangkan asal ambil kemudin kita serahkan ke perlu berbagai pertimbangan dan aturan,” jelasnya. (mud)