Minta Keringanan Hukuman

Minta Keringanan Hukuman
teks:IST-Terkait dugaan adanya korupsi pencairan kredit fiktif senilai Rp 1,2 miliar oleh mantan Pimpinan Cabang (Pimcab) Bank Negara Indonesia (BNI) Lubuk Linggau Erry Azhari meminta keringanan hukuman kepada Kepala Majelis Hakim Abu Hanifah di ruang persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin (7/9).

* Mantan Pimcab BNI Lubuk Linggau
* Kasus Korupsi Kredit Fiktif Rp 1,2 M

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA -Terkait dugaan adanya korupsi pencairan kredit fiktif senilai Rp 1,2 Miliar oleh  mantan Pimpinan Cabang Bank Negara Indonesia (BNI) Lubuk Linggau Erry Azhari meminta keringanan hukuman kepada Kepala Majelis Hakim Abu Hanifah di Ruang Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin (7/9).

Dalam persidangan yang beragendakan pembacaan pledoi (Pembelaan) oleh Romaita selaku kuasa hukum terdakwa,  Azhari meminta keringanan hukuman lantaran dirinya menyatakan tidak pernah mengambil dana tersebut. “Izin  para majelis hakim dalam isi pembelaan ini  kami ingin menyampaikan bahwa terdakwa sedikit pun tidak menikmati sepeserpun uang yang disangkakan itu, seperti yang dikatakan Jaksa Penuntut Umum pada persidangan sebelumnya. Dengan ini kami melampirkan barang buktinya,” kata Romaita saat membacakan isi pledoi.

Usai pembacaan pledoi tersebut, sidang pun ditunda oleh ketua majelis hakim minggu depan dengan agenda mendengarkan jawaban dari Jaksa Penuntut Umum. Terpisah, Kuasa Hukum Terdakwa Romaita menyatakan keberatan atas tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum minggu lalu. “Kita keberatan dengan dakwaan jaksa kemarin, karena terdakwa saat ini masih menjalani masa tahanan atas perkara sebelummya,” terangnya usai persidangan. Dijelaskannya, bahwa kliennya dalam fakta persidangan tidak ada satu orang saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mengakui terdakwa menerima uang tersebut. “Kita kan juga mendengar keteramgan saksi tapi tidak ada satu saksi pun yang mengatakan uang tersebut dipakai oleh terdakwa,”  katanya.

Sementara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang juga Kasi Pidsus Kejari Lubuk Linggau, Yuriza Antoni, menyatakan, akan menanggapi pledoi tersebut di sidang pekan depan. “Nanti kita akan tanggapi saat sidang selanjutnya saja ya,” katanya. Dalam sidang sebelumnya JPU menyebutkan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta fakta persidangan, bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana pencairan kredit fiktif proyek jasa konstruksi pembuatan Trafo oleh PT. Perdana Karya Sarana Mandiri pada Dinas Pertambangan Dan Energi (Distamben) Kabupaten Musi Rawas tahun anggaran 2010 senilai Rp 1.250 Miliar yang patut diduga tanda tangan debitur telah dipalsukan oleh karyawan pihak Bank berplat merah cabang Lubuk Linggau. “Berdasarkan keterangan saksi korban Sudirman dikarenakan tidak merasa meminjam sejumlah uang itu namun ada tagihan yang datang namun saat di cek ke kantor Bank BNI Lubuk Linggau ternyata diyakini oleh Sudirman tanda tangan itu palsu,” kata JPU yang menjerat terdakwa sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 2 jo Pasal 18 jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara selama 8 tahun dengan denda Rp 300 juta subsidair 6 bulan kurungan. (net)